Dalam keriaan digital hari ini, terutama ketika sejumlah aplikasi dan atau layanan dalam jejaring (daring) kian meluas dalam kehidupan luring (luring) keseharian masyarakat kita, sebaiknya kita diam dan merenung sejenak untuk mengingat hal yang perlu diperbaiki.
Betul memang sejumlah indikator menunjukkan banyak hal menggembirakan. Misalnya data dari Industry Head Google Indonesia, Henky Prihatna yang menyebutkan, selama Ramadhan 2015 lalu, sektor e-commerce naik 96% (dari sisi transaksi) dan 84% (dari sisi pendapatan).
Kondisi ini menciptakan efek berantai bahkan sektor lain, seperti jasa ekspedisi. Bayangkan saja, data menyebutkan bahwa 60-70% pendapatan JNE kini berasal dari sektor e-commerce yakni kisaran Rp 1,5-Rp 2 triliun dari total pendapatan mereka Rp2,5 triliun.
Itu baru dari sektor pendukungnya. Bisnis intinya, seperti Gojek, menciptakan fenomena dahsyat. Bukan hanya aplikasinya diunduh dua juta kali dengan 20 ribu tukang ojek bergabung, namun kehadirannya memantik layanan kompetitif sejenis seperti Grabbike hingga Ojek Syar’i dari Surabaya.
Gojek hari ini juga sudah bisa dinikmati masyarakat lima kota besar di Indonesia (meski terkadang harus sembunyi-sembunyi), dengan rerata jumlah penumpang per hari 5-10 orang sehingga rerata penghasilan Rp 100 ribu-Rp 200 ribu per hari.
Dan, ini belum berakhir. Jika mengacu situasi kondisi masyarakat Indonesia, next phenomenon bisa lahir dari bimbingan belajar (bimbel) daring. Dari karya anak bangsa, telah hadir zenius.net yang sudah memiliki 7.000 anggota premium dan 150.000 anggota regular.
Sementara aplikasi besutan luar, quipper.school.com, sudah memiliki 1,5 juta siswa dan 150 ribu guru secara global dengan tarif di Indonesia Rp500 ribu/bulan. Jika bimbel konvensional tak berbenah, layanan daring ini menunggu waktu menyalip seperti Gojek ke Opang (Ojek Pangkalan).
Secara simultan, dari sisi e-channel, kondisi tak kalah baik karena sudah menjalar ke birokrasi pemerintah yang sebelumnya identik lamban. Misalnya pembayaran via daring sudah dilakukan dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera dan Pembayaran Paspor di Imigrasi.
Kemudian pembayaran bea logistik pelabuhan, pembayaran pajak progresif kendaraan di DKI, dan pembayaran PNBP di Departemen Keuangan. Tak perlu heran, jika hal ini mendorong ekosistem e-channel yang makin mapan dan bermanfaat. Berikut gambaran besarnya:
Dan, kembali ke awal tulisan, di balik semua progresivitas daring ini, kita perlu merenung sejenak untuk perbaikan dalam dua hal. Pertama, ada lubang keamanan yang harus diwaspadai dan diantisipasi sebelum e-channel ini benar-benar ‘meledak’ nantinya.
Lubang ini terutama terkait data bahwa secara global, serangan malware membidik transaksi e-commerce (30%) serta sisanya membidik mobile banking. Di seluruh dunia, serangan malware pada Q1 tahun ini, ada 147.835 sementara Q2 2015 sebesar 1.048.129 serangan.
Yang terbaru seperti dipublikasikan detikcom adalah pembobolan rekening dengan diawali pencurian data nasabah yang diperjualan belikan menggunakan bitcoin. Prihatinnya, kejadian ini pun bisa terlaksana sekalipun si dalang kejahatan kala itu sedang dipenjara!
Risiko yang sudah demikian menganga ini seperti dijustifikasi kejadian sebelumnya ketika pada 11 Agustus lalu, ada nasabah sebuah bank BUMN yang sempat mengendap saldo Rp 100 triliun selama 5 menit dengan tidak diketahui asalnya.
Masih dari bank yang sama, pada tahun 2012 lalu, juga ada kejadian hilangnya saldo Rp 13 juta ketika ada surel berisikan tautan yang meminta pembaruan data nasabah. Tauatan yang sekilas asli namun palsu itu ternyata sama: Menyedot data asli nasabah.
Kedua kejadian ini dilatarbelakangi hal serupa. Bahwa PC/smartphone merupakan sistem multi purpose dengan arsitektur pengamanan kompleks. Berbagai jenis vektor serangan dapat dilancarkan (malware, spam, social engineering etc.) pun semakin canggih.
Pada titik ini, kita berada pada kondisi yang tidak mudah dan perlu kerjasama semua pihak. Sebab, dalam prosesnya, tidak selalu gampang bagi nasabah untuk memastikan bahwa personal computer yang mereka gunakan telah benar-benar bersih dari virus.
Kebanyakan pengguna tidak memiliki kapabilitas cukup untuk mengelola keamanan perangkatnya, kita sering tak bisa bedakan prosedur valid atau bukan. Di sisi lain, virus bukanlah satu-satunya cara melakukan serangan terhadap pengguna internet banking.
Kemudian, nasabah mungkin ceroboh atau tidak teliti ketika memeriksa validitas alamat internet banking yang valid. Dan, tetap ada kemungkinan bahwa sebagian nasabah tetap tidak mengindahkan ataupun lalai terhadap himbauan atau tips mitigasi yang diberikan perbankan.
Kedua, kemajuan dalam e-channel ini hendaknya disertai dengan keluwesan pemerintah dalam menyikapi kondisi di lapangan yang beragam. Hal ini perlu diungkapkan dalam konteks finalisasi RPP E-Commerce yang paling lambat disyahkan Februari 2016 nanti. Dalam RPP, mengacu keterangan Kemendag, salah satu bentuk pasal yang akan ditetapkan adalah kewajiban penjual memasukkan identitas (Akta, Izin, KTP, NPWP, izin usaha) mereka di aplikasi e-commerce. Namun kewajiban ini tidak berlaku bagi pembeli.
Kalangan pelaku usaha bersikap sebaliknya. Sebagai ekosistem bisnis yang baru, aturan KYC (Know Your Customer) harusnya dibuat seringkas mungkin sehingga tidak perlu ada identitas rumit tersebut, akan tetapi cukup lampirkan nomor ponsel dan rekening.
Bagaimanapun, perijinan berlapis apalagi penerapan pajak yang terlalu kaku dapat menghambat pertumbuhan industri. Alih-alih terus berusaha berinovasi, pelaku malah malas duluan dan akhirnya batal bergerak kalau sudah banyak aturan di depan.
Jadi, kita tak boleh terkena euforia, apalagi pongah, menyikapi berbagai bentuk anyar dari ekonomi baru ini. Masih banyak pekerjaan rumah, terutama dalam menciptakan kepastian dan kenyamanan bagi ekosistem e-channel di tanah ari. Mari terus berikhtiar bagi Indonesia!
Penulis, Dr. Dimitri Mahayana adalah Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision, Bandung. Bisa dihubungi melalui [email protected].
